BBPOM Mataram Gelar Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman

 Balai Besar POM Mataram mengumpulkan sejumlah camat, kepala desa kepala sekolah dan kepala pasar di Lombok Timur dan Lombok Utara. Mereka hadir dalam acara monitoring dan evaluasi Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah PJAS Aman di Hotel Lombok Astoria, Rabu (7/12).

Kepala Balai Besar POM Mataram I Gusti Ayu Adhi Aryapatni menyampaikan, tiga Program Prioritas Nasional ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Untuk tahun 2022, pelaksanaannya sudah berjalan intensif selama 10 bulan di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Tahun depan, Balai Besar POM Mataram hanya akan mengawal pelaksanaannya.

“Harapan kami, pemda kabupaten/kota selanjutnya bisa mereplikasi program ini dengan menggunakan APBD atau APBDes sehingga pemberdayaan masyarakat dan lain-lain seperti yang sudah kami lakukan dapat dilanjutkan atau diimplementasikan kembali,” kata Gusti Ayu.

Khusus Program Desa Pangan Aman, di tahun 2022 pihaknya sudah mengintervensi 6 desa. Yaitu 4 di Lombok Timur dan 2 di Lombok Utara. Hingga tahun 2022, dari 1267 desa/kelurahan yang ada di Provinsi NTB, sebanyak 195 desa/kelurahan atau 15,39 persen telah diintervensi Program Desa Pangan Aman. Hingga tahun 2022 telah terbentuk Tim Keamanan Pangan Desa (TKPD) dengan jumlah anggota sebanyak 168 orang, Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) 721 orang, serta Komunitas Desa sebanyak 2177 orang yang telah terpapar keamanan pangan dan telah menerapkan keamanan pangan.

Sementara untuk Program Pasar Aman Berbasis Komunitas, Balai Besar POM Mataram di tahun ini  mengintervensi 2 pasar yaitu 1 pasar di Kab Lombok Timur dan 1 pasar di Kab Lombok Utara. Hingga tahun 2022, dari 197 pasar  yang ada di Provinsi NTB, hingga tahun 2022 ini sebanyak 19 pasar atau 9,6 persen telah diintervensi Program Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan komunitas pasar yang sudah mendapatkan sosialisasi keamanan pangan sebanyak 2028 orang. Adapun Program Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (PJAS) Aman, di 2022 Balai Besar POM di Mataram telah mengintervensi 92 sekolah yang terdiri dari 27 SD/MI, 27 SMP/MTs dan 38 SMA/MA. Kepada 92 sekolah diberikan intervensi A, 22 Sekolah (mendapatkan tahapan lengkap sampai dengan sertifikasi sekolah dengan pjas aman) dan 70 sekolah (mendapatkan sosialisasi dan paket edukasi). Adapun kabupaten sasaran intervensi A yaitu Kabupaten Lombok Utara 8 sekolah dan kabupaten Lombok Timur 14 sekolah, sedangkan sekolah intervensi C dilaksanakan di 7 kabupaten/kota lainnya.

“Pada tahun 2022 ini, kami juga melaksanakan pengawalan terhadap sekolah-sekolah  yang telah mendapatkan sertifikasi, sekolah-sekolah tersebut harus tetap memperbarui SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, komitmen kepala sekolah dan rencana aksi. Balai Besar POM di Mataram akan tetap melakukan sampling dan pengujian sampai dengan tahun 2024,” ujarnya.

Melalui monitoring dan evaluasi (monev) kali ini, Balai Besar POM Mataram ingin melihat proses maupun kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program. Mengukur capaian target yang telah ditetapkan, dan memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program lanjutan.

Gusti Ayu mengungkapkan, indeks kesadaran masyarakat NTB terkait keamanan obat dan makanan tahun 2022 berada di angka 72,6 atau posisi empat terbawah Nasional. Survei ini dilakukan Pusat Kajian dan Kebijakan Obat dan Makanan BPPOM.

“Jika dibandingkan tahun lalu, kita hanya meraih nilai 66,8 jadi ada kenaikan walaupun masih rangking di bawah,” ujarnya.

Menurutnya, ini merupakan pekerjaan rumah bersama untuk terus melakukan pemberdayaan secara terpadu. Masyarakat NTB diyakini bukan tidak mengetahui tentang keamanan pangan dan obat tapi lebih kepada rasa kepedulian yang masih rendah.

 “Hasil tes yang kami lakukan selama ini ke masyarakat kita tentang pengetahuan keamanan obat dan makanan hasilnya baik tapi mungkin kepedulian mereka yang perlu ditingkatkan,” katanya.

Sekda NTB H Lalu Gita Aryadi yang membuka acara menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan monev. Balai Besar POM Mataram sejauh ini telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di NTB yang masih berada di posisi empat besar paling bawah.

“Ini (upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan, Red) tugas kita bersama dan diperlukan kolaborasi serta sinergitas semua pihak,” kata sekda.

Menurutnya, di era industri sekarang, terjadi perubahan paradigma dan kebiasaan di masyarakat. Masyarakat saat ini cenderung menyerahkan kesehatan mereka pada produsen-produsen makanan dan obat yang tidak diketahui cara produksinya. Tampilan produk menjadi daya pikat tersendiri sehingga faktor higienitas cenderung dikesampingkan.

“Komitmen kami juga luar biasa untuk hal ini, selain fokus ke destinasi halal tourism, hal menyangkut penyediaan pangan yang halal dan sehat juga menjadi prioritas,” jelasnya.

Sekda juga memastikan, pemprov akan terus mengintervensi suksesnya pelaksanaan tiga Program Prioritas Nasional. Diantaranya dengan merespons regulasi-regulasi pusat dengan mengeluarkan instruksi gubernur, bupati/wali kota. Bahkan NTB sudah memiliki Perda No 8 Tahun 2021 Tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan yang bertujuan menjamin mutu dan memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat harus halal dan berkualitas baik.

“Kepada OPD terkait, saya minta atensi mereka agar sungguh-sungguh bekerja sama dengan Balai Besar POM Mataram termasuk teman-teman yang ada di kabupaten/kota untuk melakukan gerakan bersama meningkatkan kesadaran masyarakat kita mengonsumsi produk pangan yang aman,”