Bappenas Luncurkan RIPPP 2022-2041 dan SIPPP untuk Percepat Pembangunan Papua

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6/2024).

 

Ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, RIPPP 2022–2041 mengusung visi “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera” dengan tiga misi, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

 

RIPPP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyatakan otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan rencana induk, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan.

 

Terintegrasi dalam kerangka RIPPP, SIPPP merupakan platform sistem informasi yang akan terhubung dengan sistem informasi lainnya dengan prinsip berbagi pakai data atau interoperabilitas. Sebagai platform terpadu percepatan pembangunan Papua, RIPPP 2022-2041 dan SIPPP menjadi penunjuk arah pembangunan jangka panjang wilayah Papua. Peluncuran RIPPP dan SIPPP merupakan momen penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa depan.

 

Prioritas membangun Papua

Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan, pembangunan di Papua telah menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah guna mewujudkan pembangunan bersifat Indonesia-sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.

 

Oleh sebab itu, lanjut Ma'ruf, kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi.

 

Ma'ruf juga menegaskan, RIPPP 2022-2041 dengan tiga misi utama tersebut menjadi payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua.

 

“Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan tema Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif,” terang Ma'ruf.

 

Desain dan kerangka perencanaan tersebut diharapkan dapat membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang. “Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP),” ujar Ma'ruf.

 

Wapres juga menerangkan, keberadaan BPP berbeda dengan badan khusus Papua pada era sebelumnya, mengingat BPP secara langsung melibatkan perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua untuk memastikan agar OAP dapat terlibat dan berpartisipasi langsung dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. “Saya harap SIPPP dapat berperan penting dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah serta pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan," terang Ma'ruf.

 

Ia juga berharap, platform sistem informasi terintegrasi tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, serta masyarakat dalam rangka perencanaan pembangunan Papua.

 

"SIPPP bisa dikembangkan dan diintegrasikan dengan berbagai platform sistem informasi lainnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem sekaligus mendukung penguatan tata kelola pembangunan di wilayah Papua," tegas Ma'ruf.

 

Turunkan prevalensi stunting

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, dengan diluncurkannya RIPPP 2022-2041 dan SIPPP, para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dapat mengetahui arah pembangunan jangka panjang di wilayah Papua.

 

Suharso juga menerangkan, visi besar pembangunan Papua diterjemahkan dalam tiga misi utama. Pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta membudayakan hidup sehat dan bersih.

 

"Dengan demikian, pada tahun 2041, diharapkan setidak-tidaknya angka prevalensi stunting turun hingga di bawah 10 persen, umur harapan hidup meningkat, serta seluruh kabupaten kota mencapai eliminasi malaria," ujarnya.

 

Kedua, memberikan pelayanan pendidikan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama menuju Papua cerdas. Dengan upaya ini, harapan lama sekolah di wilayah Papua pada 2041 diharapkan mampu mencapai 15-16,6 tahun.

 

Ketiga, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing menuju Papua produktif. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Papua.

 

"Dalam misi ini, diharapkan pada tahun 2041, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dapat turun masing-masing menjadi 5,8-2,82 persen dan 4,11-1,73 persen," harap Suharso.

 

Sinergi perencanaan dan penganggaran

SIPPP menekankan prinsip sinergi perencanaan dan penganggaran, serta sinergi antarsumber pendanaan. Platform yang dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keselarasan perencanaan pembangunan tersebut akan menjadi sarana bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, kementerian, lembaga, daerah, dan pelaku pembangunan untuk memantau percepatan pembangunan Papua, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.

 

Peluncuran tersebut turut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad, Pj. Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, Pj. Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, dan Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk.

 

Agenda peluncuran  juga meliputi dialog interaktif Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti dan tokoh muda inspiratif Papua Michelle Horst Lie dan Yafeth Wetipo yang membahas peran strategis dan rencana pembangunan wilayah Papua. Dialog tersebut turut mengundang Pj. Gubernur Papua Pegunungan selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua Velix Vernando Wanggai, Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw, dan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath.