Pembangunan Wilayah Papua Menjadi Prioritas

 

Pembangunan wilayah Papua dengan segala tantangannya tetap dilanjutkan. Keberhasilan pembangunan di sana akan mengikis ketimpangan antarwilayah di Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan, pembangunan Papua telah men­jadi prioritas utama. Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah mewujudkan pem­bangunan yang bersifat Indone­sia-sentris.

“Pemerataan pembangunan ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah,” ujar Ma'ruf dikutip dalam keterangannya secara virtual, Selasa (18/6/2024).

Untuk itu, kebijakan dan strategi pembangunan Papua tidak ada alasan tidak jalan. Pembangunan terus dilanjutkan meski tantangan yang dihadapi sangat berat.

Pembangunan dilakukan dengan melibatkan secara lang­sung peran Pemerintah Daerah Otonom Baru. Langkah ini seka­ligus meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

“Untuk mendukung ini salah satunya dengan menguatkan regulasi,” terang Ma'ruf.

Eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, implementasi pro­gram pembangunan Papua akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dia menekankan, pelibatan orang asli Papua dalam rencana aksi pembangunan harus diper­luas. Hal ini demi memastikan terakomodasinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat Bumi Cenderawasih.

Ma’ruf juga mengingatkan pentingnya sinergi masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta swasta.

Pembangunan di Papua saat ini tidak hanya infrastruktur, tetapi juga ditekankan pada upaya peningkatan kualitas pen­didikan, penurunan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting.

“Harapan kita bersama, dari pembangunan ini bisa mening­katkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Papua,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, Pemerintah juga telah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pem­bangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Papua, beberapa waktu lalu.

Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan jargon 'Per­cepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif'.

Ma’ruf menegaskan, sebagaimana amanah undang-undang, maka penyusunan RIPPP Tahun 2022-2041 mengusung visi Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Visi besar itu memiliki tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Cerdas dan Produktif.

Penyusunan ini, menurut dia, akan menjadi payung hukum serta pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Selain itu, RIPPP akan di­gunakan saat tahap evaluasi percepatan pembangunan di Papua. Manfaat pembangunan jangka panjang yang kini sudah berjalan, akan bisa dirasakan masyarakat di sana 20 tahun ke depan.

Ma'ruf memastikan arah ke­bijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Ren­cana Pembangunan Jangka Pan­jang Nasional Tahun 2025-2045.

“Desain dan kerangka perencanaan ini kami harapkan membawa semangat, paradigma dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam jangka panjang,” harapnya.

Mantan Rais Aam' Nahdlatul Ulama (NU) ini meyakini per­cepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Per­cepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP).

Wapres menilai, keberadaan BPP berbeda dengan badan khu­sus Papua pada era sebelumnya.

Keberadaan BPP melibatkan secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua.

“Hal ini penting untuk me­mastikan agar OAP bisa ikut berpartisipasi langsung dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua,” ungkap Ma’ruf.

Menurut dia, pelibatan ma­syarakat adat penting dilakukan dalam setiap langkah pembangunan di tanah Papua.

“Ke depan kita ingin agar pembangunan Papua ada ma­syarakat adat, terutama ketua kepala suku harus dilibatkan,” tandasnya.