Jokowi Sebut Potensi Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2030 Rp5.800 Triliun

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal potensi adanya peluang ekonomi digital Indonesia ke depan. Dia menyebut, ekonomi digital di Indonesia akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030.

 

Dia menjabarkan, pertumbuhan ekonomi digital akan mencapai 210-360 billion US dolar, jika dirupiahkan di angka Rp5.800 triliun.

 

"Pembayaran digital juga meningkat 2,5 kali lipat di 2030 760 miliar dolar atau Rp12.300 triliun. Sebuah angka besar sekali. Kita juga didukung oleh puncak bonsu demografi di 2030, 68% berusia produktif termasuk di dalamnya gen y gen z dan gen alpha," kata Jokowi, dalam sambutannya di acara FEKDI x KKI, di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

 

Selain itu, ponsel aktif di Indonesia jumlahnya mencapai 354 juta ponsel, melebihi jumlah penduduk 280 juta. Artinya seorang bisa memiliki ponsel lebih dari satu.

 

"Oleh sebab itu transformasi digital khususnya bidang keuangan jadi sangat penting apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini. Banyak sekror beralih ke AI, mulai dari administrasi, jasa, entertainment," ujar dia.

 

"Elon Musk saja sudah buat AI Catwalk, modelnya menggunakan wajah tokoh dunia, mulai dari dia sendiri Donald Trump, Kim Jong un, nancy pelocy, Tim cook, PM Trudeau, Hilary Clinton, Mark Zuckerbergdan Barack Obama," sambungnya.

  

Hal itu, kata Jokowi, akan menjadi potensi bisnis ke depan, semua sektor UMKM menggunakan teknologi.

 

"Bayangkan kalau produk UMKM kita seperti ini, jumlah UMKM kita saja sangat besar 64 juta. Digital UMKM akan dongkrak pertumbuhan ekonomi digital dam pembayaran digital kita," papar Jokowi.

 

"Saya titip transformasi digital itu harus inklusif berkeadilan. Masyarakat RI pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM semuanya harus dapatkan akses dan kesempatan sama, perlindungan sama," tambah dia.

 

Oleh sebab itu, Jokowi meminta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor digital. Sebab, literasi keuangan di Indonesia masih rendah.

 

"Saya minta OJK dan BI tingkatkan perlindungan masyarakat di sektor digital. Literasi keuangan kita rendah masih 50%, masyarakat rentan alami penipuan dan kejahatan digital, maka siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen, jangan sampe rakyat kecil jadi pihak yang dirugikan," imbuh Jokowi.